Membangun Negeri Istana

Tersedianya Prasarana dan Sarana Infrastruktur ke-PU-an yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung tiga agenda utama Kabupaten Siak Tahun 2020

Artikel

Pemerintah Susun Pedoman Penerapan Sekolah Aman Bencana

Bencana alam telah menghancurkan bangunan-bangunan, tak terkecuali bangunan sekolah. Sebagai langkah antisipasi pengurangan risiko kerusakan sekolah akibat bencana alam disusunlah Pedoman Penerapan Sekolah Aman dari Bencana.
 
Penataan pemukiman yang tidak teratur, infrastruktur yang tidak memadai, dan banyaknya bangunan yang belum didesain untuk aman tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus, meningkatkan kerentanan penduduk kota terhadap bencana. Akibatnya banyak bangunan yang rusak dan hancur.
 
Sejumlah bangunan khususnya bangunan sekolah di kawasan Indonesia pun ikut mengalami kerusakan dan kehancuran akibat bencana-bencana alam yang terjadi pada kurun waktu delapan tahun ini, seperti bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004 yang menghancurkan lebih dari 2.000 sekolah, tsunami di Yogyakarta pada 2006 yang menghancurkan 2.900 sekolah, gempa bumi di Sumatera Barat pada 2009 yang merusak 241 bangunan sekolah, dan terakhir gempa bumi di Kepulauan Mentawai pada 2010 yang tengah merusak 15 bangunan sekolah.
 
Sejak terjadinya bencana-bencana alam tersebut, tepatnya tahun 2009, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kampanye global sejuta sekolah aman bencana guna mengurangi terjadinya risiko bencana alam yang kerap menimpa sekolah-sekolah. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam mengampanyekan hal tersebut.
 
Dalam rangka menyukseskan kampanye sejuta sekolah aman bencana, Pemerintah tengah menyusun Pedoman Penerapan Sekolah Aman dari Bencana yang bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain Badan Nasional Penanganan Bencana (BNBP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan ini, Pemerintah berharap dapat meminimalisir risiko kerusakan yang terjadi pada sekolah-sekolah yang tertimpa bencana.
 
Pada Lokakarya Deputi Kesiapsiagaan dan Pencegahan BNBP dalam penyusunan Pedoman Penerapan Sekolah Aman dari Bencana yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (5/3), Sugeng Tri Utomo mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat menangani bencana sendirian. Ia juga mengungkapkan bahwa kampanye ini merupakan perwujudan dari pengurangan risiko bencana di perkotaan yang disebut juga Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 yang merupakan kerangka kerja komitmen global dan telah diadopsi sebanyak 168 negara.
 
Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak, saat pembukaan acara tersebut menyampaikan bahwa pedoman penerapan sekolah aman penting mengingat letak geografis Indonesia  yang berada di kawasan rawan gempa. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, jumlah Sekolah Dasar (SD) di negeri ini sebanyak 1.445 sekolah dan 76 persen diantaranya berada di kawasan beresiko tinggi terhadap gempa bumi.
“Karena itu, penentuan lokasi sekolah-sekolah itu sangat penting. Sekolah yang berada di kawasan rawan gempa tinggi tentu saja persyaratan pembangunannya harus lebih ketat,” ungkap Hermanto.
 
Terkait pengaturan tentang bangunan gedung termasuk gedung publik seperti sekolah, Kementerian PU telah memiliki UU No. 28 tahun 2002 yang juga ditindaklanjuti dengan terbitnya PP No. 36 tahun 2005 sebagai peraturan pelaksananya. Melalui PP tersebut ditentukan struktur bangunan gedung harus direncanakan sehingga bila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum struktur yang telah direncanakan, masih memungkinkan bagi pengguna bangunan untuk menyelamatkan diri.
 
Hermanto mengatakan bahwa selain telah memiliki UU, PP, serta beberapa Peraturan Menteri PU terkait bangunan gedung, Kementerian PU juga sedang menyusun pedoman retrofiting atau perbaikan dan perkuatan bangunan yang mengalami kerusakan. Sugeng juga menambahkan bahwa untuk bangunan sekolah retrofiting telah diujicobakan di beberapa SD di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri PU juga menyebutkan bahwa pentingnya rencana tata ruang selain aspek pengaturan teknis bangunan gedungnya. Setelah selesainya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), saat ini Pemerintah terus mendorong penyelesaian RTRWN Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Untuk provinsi, persetujuan substansial sudah seluruhnya terhadap 33 provinsi, namun yang sudah jadi Perda baru 12,” ungkap Hermanto. Sedangkan untuk RTRWN Kabupaten/Kota dari total 491 daerah, setengah diantaranya telah mendapat persetujuan. Hermanto mengharapkan agar penyusunan seluruh Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota selesai pada tahun ini.
 
“Dalam RTRWN tersebut akan ditentukan mana lokasi yang aman untuk bangunan sekolah, serta juga jalur evakuasi maupun tempat perlindungan bagi para siswa dan para penghuni sekolah lainnya. Karena definisi aman tidak hanya menyangkut keamanan dan kekuatan bangunnannya, tetapi juga lingkungannya seperti tempat evakuasi,” imbuhnya.
 
Selain mengampanyekan sekolah aman bencana, hendaknya perlu disiapkan sistem pendidikan yang membangun kesadaran dan kemampuan anak-anak untuk tanggap bencana serta diusulkan adanya pelatihan bagi kontraktor dan panitia pengawas tentang teknik pelaksanaan dan pengawasan proses perkuatan struktur dan faktor keselamatan bangunan dan lingkungan sekolah.

Kembali...
Artikel

Drainase Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Susun Pedoman Penerapan Sekolah Aman Bencana

Menyiasati Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air

Air Laut Bisa Diminum

Lakukan Upaya-upaya Kreatif untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

Arsip Artikel...

Webmail








Weblink