Membangun Negeri Istana

Tersedianya Prasarana dan Sarana Infrastruktur ke-PU-an yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung tiga agenda utama Kabupaten Siak Tahun 2020

Artikel

Lakukan Upaya-upaya Kreatif untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

Berbagai upaya adaptasi dan mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi fenomena perubahan iklim. Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Imam Santoso Ernawi, dalam wawancara oleh KIPRAH memaparkan program-program Kementerian PU terkait perubahan iklim serta progres penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan provinsi.
 
Perubahan iklim telah membawa dampak ke berbagai sektor, tak terkecuali di bidang penataan ruang. Dampak perubahan iklim khususnya di bidang penataan ruang, antara lain memberikan dampak pada masyarakat dan permukiman, kegiatan sosial ekonomi serta ekosistem. Oleh karena itu, penataan ruang dapat dipandang sebagai suatu instrumen dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terkait perubahan iklim, menurut Imam, yang menjadi perhatian bidang penataan ruang saat ini adalah melakukan upaya adaptasi terhadap alokasi ruang dan kawasan-kawasan lindung dalam tata ruang.
 
Sebagai salah satu bentuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2007 dengan target penyelesaiannya yaitu tahun 2009 untuk provinsi dan tahun 2010 untuk kabupaten/kota. RTRW ini harus melalui dua tahap, yakni mendapatkan persetujuan dari Kementerian PU dan melakukan pembahasan RTRW tersebut dengan DPRD. Namun, kenyataannya hingga saat ini baru 30 provinsi dan 50 kabupaten/kota yang telah memiliki Perda RTRW.
 
Imam mendapati bahwa tidak semua daerah bergerak cepat dalam menanggapi UU RTRW ini. Salah satu kendala yang dialami provinsi atau kabupaten/kota yang belum rampung menyusun RTRW baru ini adalah karena pihak pemda ingin menuntaskan permasalahan kehutanan terlebih dahulu. Selain itu, permasalahan SDM, anggaran dan batas wilayah juga turut memengaruhi lambatnya proses penyusunan RTRW. Karena itulah, Kementerian PU juga terus melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pengawasan terhadap provinsi dan kabupaten/kota yang masih dalam proses revisi RTRW.
 
Dalam menghadapi fenomena perubahan iklim, mulai tahun 2011, Kementerian PU menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang responsif terhadap perubahan iklim. Tahap inisiasi tersebut akan difokuskan pada 3 (tiga) atribut, yaitu perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, perwujudan ruang terbuka hijau 30% serta peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Hal ini diwujudkan dengan dirumuskannya Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH).
 
RAKH sesungguhnya merupakan salah satu bagian implementasi RTRW yang utamanya memuat prakarsa, program dan komitmen daerah dalam mewujudkan kota hijau. RAKH inilah yang akan mewarnai bentuk kegiatan P2KH suatu kabupaten/kota.
 
Hingga saat ini, menurut Imam, 82 kota/kabupaten telah menyatakan konfirmasi keikutsertaan dalam P2KH, dengan 57 kota/kabupaten akan mendapatkan insentif program (non-fisik dan fisik) serta 25 kota/kabupaten lainnya (non-fisik) sebagai fungsi dari tingkat keseriusan yang dicerminkan dalam RAKH-nya.
 
Kota dan Perubahan Iklim
 
Menanggapi tema Hari Habitat Dunia tahun ini, yakni “Kota dan Perubahan Iklim”, Imam berujar bahwa peringatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan dunia akan permasalahan habitat. Tapi implementasinya, menurut Imam, lebih baik dilakukan secara kontekstual. Beberapa tahun belakangan, UN Habitat mengangkat tema-tema yang lebih menyoroti perkotaan, seperti Better City, Better Life pada tahun 2010 atau Harmonious Cities pada tahun 2008. Imam berkomentar, “tema tersebut sebenarnya tidak harus direspons mengikuti kondisi global karena negara kita juga masih memiliki masalah yang lebih penting untuk disorot, seperti permasalahan shelter.”
 
Namun, perubahan iklim memang berkaitan erat dengan kota karena kebanyakan penduduk dunia hidup di kota dan bencana akibat perubahan iklim pun dipicu oleh kegiatan manusia di kota. Ke depannya, ancaman paling nyata dari perubahan iklim terhadap kota-kota besar ialah adanya daerah terdampak dan penduduk terekspos yang disebabkan kenaikan muka air laut dari rata-rata 0,6 mm/tahun menjadi 0,8 mm/tahun (ICCSR, 2010).
 
Lebih dari 2 juta penduduk Jakarta, menurut pengamatan Imam, akan terkena dampak banjir dan rob, khususnya untuk masyarakat miskin dan hal ini dalam beberapa kasus sudah terjadi. Selain itu, ancaman lain yang cukup serius adalah kekeringan yang berdampak krisis air baku dan air bersih. Melihat dampak dan ancaman perubahan iklim, yang dapat pemerintah dan masyarakat lakukan saat ini adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi secara sinergis dan konsisten.
 
Imam selanjutnya memaparkan tiga strategi adaptasi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ancaman perubahan iklim, antara lain: (1) strategi perlindungan melalui aksi pembangunan konstruksi seawalls (dam) serta perluasan dan reforestrasi mangrove, (2) strategi penyesuaian melalui aksi perluasan, pemeliharaan dan reforestrasi mangrove, penguatan kearifan lokal, revitalisasi arsitektur tradisional yang ramah lingkungan (material dan konstruksi lokal) dan penerapan early warning system, (3) strategi preventif melalui aksi perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan peraturan zonasi, pembangunan vertikal, pengendalian urbanisasi, restorasi kota, pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.
 
Sedangkan beberapa strategi mitigasi yang dapat dilakukan, antara lain dengan mendorong perwujudan minimal 30% dari luas DAS untuk kawasan hutan provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan carbon sink, mengarusutamakan konsep ekonomi rendah karbon dalam penyelenggaraan penataan ruang, penerapan konsep ecological footprint dalam penataan ruang untuk mengurangi pola produksi dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan, serta mengembangkan metodologi MRV (Monitoring, Reporting, Verifying) pengurangan emisi karbon dalam penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/kota.
 
Terkait perkembangan RTRW, baru-baru ini Pemda DKI Jakarta telah menetapkan RTRW DKI Jakarta periode 2011-2030. Di dalam RTRW tersebut, pemda berkomitmen untuk memenuhi target RTH sebesar 30% dengan alokasi 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Selain itu, Pemda DKI Jakarta akan membuat pusat kegiatan manusia berbasis transit sehingga simpul-simpul transportasi akan lebih dinintesifkan lagi fungsinya. Selanjutnya yang perlu dilakukan pemda adalah membuat rencana detail dari RTRW.

Kembali...
Artikel

Drainase Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Susun Pedoman Penerapan Sekolah Aman Bencana

Menyiasati Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air

Air Laut Bisa Diminum

Lakukan Upaya-upaya Kreatif untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

Arsip Artikel...

Webmail








Weblink